Hukum seks Indonesia: KUHP baru melarang seks, kohabitasi di luar nikah. Inilah artinya bagi wisatawan

Anggota parlemen Indonesia dengan suara bulat mengesahkan hukum pidana baru pada hari Selasa yang mengkriminalisasi seks di luar nikah, sebagai bagian dari tahap perubahan yang menurut para kritikus mengancam hak asasi manusia dan kebebasan di negara Asia Tenggara.

Kode baru, yang juga berlaku untuk penduduk asing dan turis, melarang hidup bersama sebelum menikah, murtad, dan memberikan hukuman bagi yang menghina presiden atau mengungkapkan pandangan yang bertentangan dengan ideologi nasional.

TONTON VIDEO DI ATAS: Harga tiket pesawat lebih mahal dari sebelum pandemi.

Tonton Berita terbaru di Channel 7 atau streaming gratis di 7plus >>

“Semua telah sepakat untuk meratifikasi (rancangan perubahan) menjadi undang-undang,” kata anggota parlemen Bambang Wuryanto, yang memimpin komisi parlemen yang bertugas merevisi undang-undang era kolonial.

“Kode lama milik peninggalan Belanda… dan sudah tidak relevan lagi.”

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah mengalami peningkatan konservatisme agama dalam beberapa tahun terakhir.

Hukum Islam yang ketat sudah diberlakukan di beberapa bagian negara, termasuk provinsi semi-otonom Aceh, di mana alkohol dan perjudian dilarang.

Pencambukan publik juga terjadi di wilayah tersebut untuk berbagai pelanggaran termasuk homoseksualitas dan perzinahan.

Perubahan hukum pidana tidak hanya mengkhawatirkan para pembela hak asasi manusia, yang memperingatkan potensi mereka untuk membungkam kebebasan pribadi, tetapi juga perwakilan industri perjalanan – yang mengkhawatirkan dampak potensial mereka terhadap pariwisata.

Dalam jumpa pers Selasa, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan tidak mudah bagi negara multikultural dan multietnis untuk membuat hukum pidana yang “mengakomodasi semua kepentingan”.

Ia berharap masyarakat Indonesia memahami bahwa anggota parlemen telah melakukan segala yang mereka bisa untuk menampung “aspirasi publik”, dan mengundang pihak yang tidak puas untuk mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi.

Menjelang pemungutan suara hari Selasa, kelompok hak asasi dan kritikus memperingatkan bahwa kode baru itu akan “berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan” dan selanjutnya membatasi hak asasi manusia dan kebebasan di negara berpenduduk lebih dari 270 juta orang itu.

“Apa yang kita saksikan adalah kemunduran besar bagi kemajuan Indonesia yang diraih dengan susah payah dalam melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar setelah revolusi 1998,” kata Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia.

“KUHP ini seharusnya tidak pernah disahkan sejak awal.”

Apa yang ada dalam hukum pidana?

KUHP baru setebal 200 halaman dan telah bertahun-tahun dibuat.

Draf sebelumnya akan disahkan pada 2019 tetapi pemungutan suara ditunda setelah ribuan pengunjuk rasa, sebagian besar mahasiswa, turun ke jalan menuntut pemerintah menariknya.

Dalam pidato yang disiarkan televisi saat itu, Presiden Joko Widodo mengatakan akan menunda pemungutan suara setelah “secara serius mempertimbangkan umpan balik dari berbagai pihak yang merasa keberatan atas beberapa konten substansial KUHP”.

Hamid dari Amnesty mencatat “tidak ada perubahan berarti” yang diberlakukan sejak 2019.

Di bawah versi yang disahkan Selasa, seks di luar nikah membawa potensi hukuman penjara satu tahun, meskipun ada batasan siapa yang dapat mengajukan pengaduan resmi.

Misalnya, orang tua dari anak yang melakukan kumpul kebo sebelum menikah memiliki kewenangan untuk melaporkannya.

Selain memperkenalkan pelanggaran baru, kode ini juga memperluas hukum dan hukuman yang ada.

Undang-undang penistaan ​​agama telah meningkat dari “satu menjadi enam ketentuan” dan sekarang dapat mengarah pada hukuman penjara maksimal lima tahun, menurut sebuah rancangan dokumen.

Hamid mengatakan undang-undang tentang menghina para pemimpin negara dan protes yang tidak disetujui akan memiliki “efek dingin” pada kebebasan berbicara.

“Pemberlakuan kembali ketentuan yang melarang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, pemerintahan yang sedang menjabat serta lembaga negara akan semakin menciptakan efek mengerikan yang nyata pada kebebasan berbicara dan mengkriminalkan kritik yang sah,” katanya.

Peneliti Human Rights Watch Indonesia Andreas Harsono mengatakan undang-undang tersebut adalah “kemunduran bagi kebebasan beragama yang sudah menurun di Indonesia”, memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat disalahgunakan untuk menargetkan individu tertentu.

“Bahaya dari undang-undang yang menindas bukanlah penerapannya secara luas, melainkan karena memberikan jalan untuk penegakan selektif,” katanya.

Hadi Rahmat Purnama, dari fakultas hukum Universitas Indonesia, mengatakan undang-undang tersebut akan diterapkan setelah masa transisi selama tiga tahun.

Orang asing dan turis

Undang-undang tersebut diperkirakan akan mengganggu komunitas bisnis, terutama mereka yang secara teratur menjadi tuan rumah dan melayani warga negara asing dan turis.

Pulau Bali, misalnya, sangat bergantung pada pendapatan wisatawan dan masih belum pulih dari perlambatan pandemi yang membuat para pelancong menjauh.

Putu Winastra, ketua Asosiasi Agen Perjalanan dan Perjalanan Indonesia (ASITA) di Bali, mengatakan kepada CNN bahwa undang-undang tersebut akan “membuat orang asing berpikir dua kali” untuk mengunjungi Indonesia.

“Dari sudut pandang kami sebagai pelaku industri pariwisata, undang-undang ini akan sangat merepotkan,” kata Putu yang mempertanyakan bagaimana undang-undang tersebut akan dipolisikan.

“Haruskah kita bertanya (pasangan yang belum menikah di luar negeri) apakah mereka sudah menikah atau belum? Apakah pasangan turis harus membuktikan bahwa mereka sudah menikah?” Dia bertanya.

Putu mengatakan undang-undang itu bisa menjadi “kontraproduktif” terhadap upaya apa pun untuk menarik wisatawan kembali ke pulau itu.

“Kalau undang-undang ini benar-benar diterapkan nanti, wisatawan bisa (dikenakan) penjara dan ini akan merugikan pariwisata,” katanya.