Undang-undang seks Indonesia ‘tidak berisiko bagi wisatawan’, kata Gubernur Bali Wayan Koster

Pengunjung ke Bali tidak akan terancam oleh undang-undang pidana Indonesia yang baru diratifikasi, kata gubernur pulau itu, menepis kekhawatiran bahwa undang-undang yang direvisi yang mencakup pasal-pasal yang mengkriminalkan seks di luar nikah dapat menakuti wisatawan dari pantainya.

DPR Indonesia pekan lalu meloloskan RUU kontroversial yang juga melarang hidup bersama antara pasangan yang belum menikah.

Berusaha meyakinkan pengunjung, Gubernur Bali Wayan Koster dalam pernyataannya pada Minggu mencatat undang-undang baru, yang mulai berlaku dalam tiga tahun, hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang tua, pasangan atau anak.

Tonton berita terbaru dan streaming gratis di 7plus >>

Mereka yang “berkunjung atau tinggal di Bali tidak perlu khawatir dengan berlakunya hukum pidana Indonesia”, katanya.

Gubernur mengatakan ketentuan dalam hukum pidana tentang masalah ini telah diubah dari versi sebelumnya yang lebih ketat sehingga “akan memberikan jaminan privasi dan kenyamanan semua orang yang lebih baik”.

Pemerintah Bali akan memastikan “tidak akan ada pemeriksaan status perkawinan saat check-in di setiap akomodasi pariwisata, seperti hotel, vila, apartemen, wisma, penginapan, dan spa,” kata Wayan.

Wayan juga membantah apa yang dikatakannya sebagai laporan “hoaks” pembatalan penerbangan dan pemesanan kamar hotel, menambahkan bahwa data dari agen perjalanan, operator tur dan akomodasi, serta maskapai penerbangan, menunjukkan jumlah orang yang akan mengunjungi Bali dari Desember hingga Maret. telah meningkat.

Bali adalah pusat pariwisata di Indonesia dan asosiasi pariwisata menargetkan kedatangan orang asing di pulau yang didominasi Hindu untuk mencapai tingkat pra-pandemi sebanyak enam juta per tahun pada tahun 2025.

Puluhan tahun dalam pembuatannya, legislator memuji pengesahan hukum pidana sebagai perombakan yang sangat dibutuhkan dari sisa-sisa pemerintahan kolonial Belanda. Para pejabat mengatakan itu bertujuan untuk menegakkan “nilai-nilai Indonesia” di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Tetapi Maulana Yusran, wakil ketua dewan industri pariwisata Indonesia, mengatakan pekan lalu aturan baru itu “benar-benar kontraproduktif” pada saat ekonomi dan pariwisata mulai pulih dari pandemi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menyatakan keprihatinan atas ancaman terhadap kebebasan sipil yang ditimbulkan oleh hukum pidana, yang juga mencakup undang-undang yang menjadikan penghinaan terhadap presiden, bendera nasional, dan lembaga negara sebagai pelanggaran.